Sukses

Soal Kontrak Politik, Sandiaga Samakan Anies dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan bakal calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dikenal kerap membuat kontrak politik dengan kelompok warga yang mereka kunjungi. Langkah itu diakui Sandiaga sebagai strategi mereka merangkul simpati warga Ibu Kota di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pendiri PT Saratoga Investama ini optimistis strategi tersebut ampuh. Apalagi Sandi, sapaan Sandiaga Uno, sudah mulai turun ke tengah warga sejak 12 bulan lalu. Sehingga dia paham betul topografi dan landscape electoral di Jakarta.

"Warga yang minta kontrak politik, ya kita harus terima," kata Sandi kepada Liputan6.com, Senin, 18 Oktober 2016.

Alasan warga meminta "pengikat" dengan pasangan tersebut, diakui Sandi, karena sosok Anies disebut-sebut seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (29/9). Sandiaga menyerahkan dokumen LHKPN terkait pencalonannya di Pikada DKI Jakarta 2017. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

"Mereka melihat Mas Anies baru pertama, seperti dulu Pak Jokowi. Karena sosoknya Mas Anies dirasakan sama dengan Pak Jokowi: ramah. Dan mereka ingin ada sesuatu yang tertulis," Sandiaga menjelaskan.

Sementara bakal calon Agus Yudhoyono menganggap kontrak politik adalah sebagai bentuk umbar janji, sehingga dia menghindari kontrak politik tersebut.

"Sekali lagi, saya bukan orang yang mudah mengumbar janji. Saya lebih baik membuktikan langsung di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sehingga saya menghindari melakukan kontrak politik secara terpisah-pisah," ucap pasangan bakal calon Wagub Sylviana Murni ini usai berkunjung ke Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2016.

Sebuah kontrak politik, Agus menjelaskan, adalah komitmen yang harus dijalankan ketika kelak terpilih.

"Sekali lagi saya sampaikan di sini kepada teman-teman, kontrak politik seorang gubernur adalah ketika dia disumpah dan dilantik menjadi gubernur. Itulah kontrak politik yang dilakukan untuk seluruh warga, bukan hanya untuk sebagian kelompok masyarakat," ujar Agus.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni melakukan salam komando saat menghadiri acara konsolidasi pengurus Partai Demokrat dan relawan pasangan cagub-cawagub DKI, Agus-Sylviana, di kawasan Pramuka, Jakarta, Rabu (5/10). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kontrak politik tidak terlalu diperlukan. Sebab, lewat visi-misi yang dibuat dia dan pasangannya Djarot Saiful Hidayat, semua program yang ditawarkan sudah lebih jelas daripada kontrak politik.

"Kontrak politik yang apa, mesti lihat jelas kontraknya. Kita sama PDI Perjuangan juga ada kontrak. Tinggal baca visi misi program kami, sudah lebih dari kontrak. Jadi kamu coba baca, program kami sangat terperinci dan jelas," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016.

Menurut Ahok, dalam visi misinya sudah termasuk ada kontrak politik seperti yang dilakukan pasangan calon (paslon) lain.

"Sebetulnya di dalam program kami itu sudah kontrak," ucap mantan Bupati Bangka Belitung ini.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat berdoa bersama sebelum berangkat menuju KPUD DKI, di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Rabu (21/9). (Liputan6.com/Faizal Fanani)