Sukses

Rohingya Tertindas, Anies Minta Nobel Aung San Suu Kyi Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecam kekerasan terhadap suku Rohingya yang menyebabkan lebih dari 30 ribu warga Muslim yang tinggal di Provinsi Rakhine, Myanmar mengungsi meninggalkan negerinya.

Dalam video yang diunggah di akun sosial Instagram @aniesbaswedan, Anies juga menyesalkan kebiadaban yang terjadi di depan rezim berkuasa yang secara de facto dipimpin penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

"Dunia mengutuk, dunia marah. Saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo (Norwegia) untuk mencabut hadiah Nobel Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini," ujar Anies dalam video berdurasi satu menit itu seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/11/2016).

Anies menyebut kebiadaban yang dilakukan terhadap suku Rohingya tidak bisa diterima oleh akal sehat dan hati siapa pun di dunia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyeru para khatib salat Jumat di seluruh dunia untuk bersama-sama mendoakan umat Muslim yang ditindas secara biadab di Myanmar.

Kecaman terhadap kekerasan yang menimpa suku Rohingya terus mengalir dari berbagai pihak, antara lain dari DPR, Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), LSM, dan organisasi kemahasiswaan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia terus memantau kondisi suku Rohingya di Myanmar dan mengungkapkan perundingan di tataran bilateral Indonesia dan pemerintah Myanmar sudah mulai dilakukan sejak sebelum pemerintah yang sekarang.

"Sejak dari dulu kita selalu meng-engage pemerintah Myanmar memberikan capacity building, memberikan bantuan teknis untuk isu-isu yang dinilai sangat penting dan besar untuk kebutuhan pemerintah Myanmar untuk meningkatkan situasi keamanan dan kesejahteraan di Rakhine State," kata Retno.

Kepada media asing, beberapa warga Rohingya mengaku diperkosa, disiksa, atau menyaksikan rumah mereka dibakar dan anggota keluarga mereka dibunuh.

Sekitar satu juta warga Rohingya hidup di Rakhine di mana mereka dianggap minoritas yang tidak punya negara karena pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya padahal etnis ini sudah menetap selama beberapa generasi di Myanmar.

Pejabat badan pengungsi PBB di Bangladesh John McKissick bahkan menyebut Rohingya sebagai "manusia paling tertindas di dunia."